Oleh Doddi Ahmad Fauji *
Pemerintah saat ini tengah mendorong dua program raksasa secara bersamaan: Koperasi Merah Putih (KMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG) . Namun, di lapangan, gerakan cepat ini hanya menyisakan kesan “kejar setoran”. Tanpa sinkronisasi yang matang, kedua program ini berisiko berjalan sendiri, boros anggaran, bahkan kehilangan ruh kerakyatannya.
Padahal, jika dirajut dengan benar, KMP dan MBG adalah dua sisi dari satu mata uang yang sama.
- Masalah: Ego Sektoral dan Rantai Pasok yang Terputus
Saat ini, persiapan Satuan Pelayanan Makan Bergizi (SPPG) tampak terburu-buru. Tanpa fondasi pasokan yang jelas, SPPG cenderung mengambil jalan pintas, yaitu membeli bahan baku dari pasar besar atau distributor korporasi. Akibatnya, petani dan buruh hanya jadi penonton di tengah perputaran uang triliunan rupiah. Bahkan sangat mungkin beberapa SPPG ada ‘main’ mata’ dengan konco-nya, dan seperti biasa, mereka bermain curang di wilayah cash back yang sudah menjadi rahasia umum.
Di sisi lain, KMP yang seharusnya menjadi motor penggerak perekonomian desa belum memiliki “captive market” atau pasar tetap yang dapat menjamin keberlangsungan operasionalnya. Bila melihat pinjaman dana yang dipaksakan oleh pemerintah, yang dikucurkan melalui PT Agrinas, yang jumlahnya cukup besar seperti sirkulasi keuangan tiap desa berbeda-beda, sangat mungkin KMP menjadi kapal yang kandas lalu karam dalam lautan utang.
- KMP sebagai Tulang Punggung MBG
Untuk merapikan kondisi yang “acak-kadut” ini, pemerintah perlu melakukan reposisi strategi dengan langkah-langkah berikut:
- Regulasi Mandat Pasokan (Supply Mandat)
Pemerintah harus menerbitkan payung hukum yang mewajibkan seluruh SPPG MBG untuk menyerap minimal 70-80% bahan baku (beras, telur, sayur, daging) dari Koperasi Merah Putih setempat.
- KMP sebagai Agregator dan Quality Control
Petani kecil seringkali kesulitan memenuhi standar konsistensi. Ini peran KMP. KMP bertindak sebagai pengumpul (agregator) hasil pertanian, melakukan standardisasi kualitas, dan memastikan distribusi ke dapur-dapur MBG berjalan tepat waktu.
- Digitalisasi Rantai Pasok
Membangun dasbor terintegrasi yang menghubungkan ketersediaan stok di KMP dengan kebutuhan harian di unit MBG. Ini akan memangkas spekulan dan tengkulak yang seringkali mempermainkan harga.
- Efisiensi Anggaran dan Kedaulatan Pangan
Jika KMP dijalankan sebagai pilar utama sebelum atau beriringan dengan MBG, manfaatnya akan berlipat ganda, antara lain:
- Penghematan Anggaran
Dengan pemotongan rantai distribusi yang panjang, pemerintah mendapatkan harga produsen yang lebih adil sementara petani mendapatkan harga jual yang lebih tinggi.
- Keuntungan untuk KMP
Dengan adanya pesanan rutin dari program MBG, KMP memiliki arus kas (cash flow) yang sehat. Keuntungan ini bisa diputar kembali untuk pengadaan alat pertanian modern bagi anggotanya.
- Pemberdayaan Buruh dan Petani
Buruh tani tidak lagi sekadar pekerja, namun menjadi bagian dari ekosistem produksi yang memiliki daya tawar terhadap pasar.
Sinkronisasi atau Kegagalan
Jangkauan MBG tanpa memperkuat KMP terlebih dahulu ibarat membangun rumah mewah tanpa fondasi; ia akan runtuh karena beban logistik dan ketergantungan pada impor. Pemerintah harus berani menekan pedal rem sejenak untuk menata koordinasi.
Hanya dengan menjadikan Koperasi Merah Putih sebagai pemasok tunggal atau utama bagi Makan Bergizi Gratis, kita dapat memastikan bahwa program ini bukan sekadar bagi-bagi makanan, melainkan gerakan besar menuju kedaulatan pangan dan kemandirian ekonomi rakyat.
* Doddi Ahmad Fauji, Ketua Koperasi Insan Sastra Indonesia