KOLOM CING CANGKELING
Sastra Indonesia dan Penghargaan yang Kita Tak Butuh-Butuhkan
Sungguh lucu kalau dipikir-pikir—sebuah penghargaan sastra dari BRICS tiba-tiba bisa membuat begitu banyak orang serius. BRICS, kelompok negara yang lebih sering bicara soal minyak, gas, dan geopolitik, tiba-tiba ingin punya “penghargaan sastra.” Rasanya seperti menonton klub motor mendadak menggelar kompetisi tari kontemporer. Entah siapa yang mencetuskannya, entah untuk apa. Tapi begitulah, di negeri kita, apa pun yang berembel-embel “internasional” selalu terdengar menggoda, seperti undangan pesta eksklusif yang kita tahu sebenarnya membosankan.
Maka ketika beberapa nama diumumkan sebagai nominator—termasuk Denny JA—kegaduhan pun pecah. Para sastrawan berkumpul, menandatangani resolusi, membuat pernyataan, bahkan menggelar jumpa pers di Taman Ismail Marzuki. Ada perwakilan Rusia yang menyatakan dukungan moral, seolah ini urusan serius tingkat dunia. Semua orang tampak sibuk menegakkan “muruah kesusastraan Indonesia,” meski sebagian mungkin tidak yakin benar apa yang sedang mereka tegakkan.
Padahal, mari kita jujur saja. Penghargaan sastra BRICS itu tidak penting. Ia terdengar seperti proyek geopolitik yang sedang mencari bentuk seni agar tampak humanis. Seperti versi tiruan dari Nobel Sastra—upaya membuat tandingan yang gagah di atas kertas, tapi tak punya akar sejarah, wibawa, atau sistem seleksi yang jelas. Mungkin para pejabat kebudayaan di sana berpikir, “kalau Barat punya Nobel, kita juga harus punya sesuatu.” Tapi hasilnya seperti membeli tas Louis Vuitton di pinggir jalan: dari jauh tampak berkelas, tapi resletingnya macet di minggu pertama.
Masalahnya bukan pada niat memberi penghargaan, melainkan pada keseriusan kita menyikapi sesuatu yang bahkan tidak layak diseriusi. Sementara para pengurus sastra sibuk berdebat siapa yang pantas menjadi nominator, generasi muda menulis puisi di TikTok, menulis cerpen di Wattpad, dan menciptakan estetika mereka sendiri tanpa memohon izin siapa pun. Bagi mereka, penghargaan sastra terdengar seperti nama obat batuk—asing dan tidak mendesak.
Polemik BRICS memperlihatkan satu hal yang sudah lama mengendap tapi jarang kita akui: dunia sastra Indonesia masih terobsesi pada simbol. Ia hidup dalam nostalgia, dalam mimpi tentang masa ketika puisi bisa mengubah dunia, ketika penyair masih dianggap nabi. Tapi sekarang, penyair lebih sering harus berjuang agar puisinya tidak tenggelam di antara video masak mie instan di media sosial.
Kita menyaksikan dengan getir bagaimana perdebatan tentang nominasi justru menyingkap masalah yang lebih dalam—kurangnya kejelasan sistem representasi sastra kita sendiri. Pemilihan nominator yang berubah-ubah, kriteria yang tak jelas, dan komunikasi yang berbelit menunjukkan bahwa di balik semua formalitas itu, kita tidak punya tata kelola yang kuat. Kita masih bermain dalam lingkaran kecil, saling memvalidasi, saling membantah, tanpa arah yang benar-benar produktif.
Lucunya, di tengah semua kebingungan itu, tidak ada yang sempat bertanya pertanyaan paling mendasar: kenapa BRICS harus memberi penghargaan sastra? Apakah kelompok ekonomi ini tiba-tiba jatuh cinta pada puisi? Atau hanya ingin punya versi kebudayaan untuk mempercantik laporan tahunan mereka?
Kalau memang BRICS bersikeras ingin membuat penghargaan sastra sekelas Nobel, maka logikanya sederhana: nominasi harus datang dari para sastrawan paling bergengsi dari masing-masing negara anggota. Kalau tidak, lebih baik batalkan saja—karena yang sedang dimainkan bukan hanya reputasi lembaga, tapi juga martabat sastra itu sendiri.
Dari Rusia, kita punya Lyudmila Ulitskaya—novelis yang dengan jernih memotret absurditas sosial pasca-Uni Soviet. Ia bukan hanya maestro, tapi moral compass bagi sastra kontemporer Rusia. Dari India, nama Amitav Ghosh dan Arundhati Roy sudah seharusnya muncul: penulis yang tidak hanya menulis indah, tapi berpikir besar, menjembatani sejarah dan politik dengan elegansi yang nyaris sinematik. Dari Brasil, tentu kita tidak bisa mengabaikan Paulo Coelho, meski sebagian kritikus menatapnya sinis—tapi pengaruhnya global dan tak terbantahkan. Bila ingin lebih “berat,” ada Milton Hatoum, novelis keturunan Lebanon yang menulis dengan kesabaran seorang arsitek dan kegetiran seorang penyair.
China? Mereka punya Mo Yan, peraih Nobel yang menulis dengan kekuatan surealis penuh humor gelap, serta Yan Lianke yang terus menantang batas sensor. Dari Afrika Selatan, nama Damon Galgut dan Zoë Wicomb jelas mewakili kompleksitas pascakolonial yang nyata, bukan sekadar jargon diplomatik. Sementara dari Indonesia, seandainya kita serius, kita bisa bicara tentang Sapardi Djoko Damono yang meski telah tiada tetap hidup di memori bahasa kita, atau Ahmad Tohari dengan realisme spiritualnya, atau Leila S. Chudori yang berhasil menulis sejarah modern tanpa kehilangan kelembutan naratif.
Itulah para maestro sejati—bukan hasil lobi, bukan nama yang muncul entah dari mana. Mereka mewakili kejujuran estetika, bukan perhitungan politik. Kalau BRICS mau dianggap setara dengan Nobel, maka penghargaan itu seharusnya berdiri di atas kredibilitas seperti itu, bukan di atas kertas rekomendasi dari orang-orang yang bahkan belum sepenuhnya paham perbedaan antara literary excellence dan popular visibility.
Sayangnya, logika semacam itu jarang berlaku di dunia yang terobsesi dengan simbol dan upacara. Maka, daripada membuat penghargaan yang kehilangan arah, mungkin lebih sehat jika kita mengaku saja: BRICS tidak perlu punya Nobel versi sendiri. Dunia tidak memerlukan satu lagi lembaga yang mengklaim diri sebagai penjaga nilai-nilai luhur, padahal diam-diam sibuk mencari sorotan media.
Dan sementara kita terlalu sibuk memperdebatkan siapa yang pantas menerima plakat, generasi muda sedang menulis dengan cara-cara yang belum sempat kita beri nama. Mereka menulis puisi di Notes ponsel, mengedit prosa jadi video, mencampur teks dan gambar dengan spontanitas yang membingungkan sekaligus menyegarkan. Mungkin bagi sebagian kritikus tua, itu bukan sastra—tapi begitulah awal dari setiap revolusi estetika: ia selalu tampak sembrono sebelum akhirnya disebut penting.
Regenerasi sastra tidak akan lahir dari lomba-lomba formal, melainkan dari ruang yang memberi kebebasan. Selama penulis muda masih harus meminta izin untuk diakui, maka sastra kita hanya akan berputar di sekitar nama-nama lama yang menua bersama institusi. Yang kita butuhkan bukan penghargaan baru, melainkan ekosistem baru—yang memahami bahwa ekspresi sastra bisa hidup di mana saja, dalam bentuk apa saja, dan oleh siapa saja.
Kita sering salah kaprah memahami regenerasi sebagai upaya mencari “penerus.” Padahal, sastra tidak memerlukan penerus—ia memerlukan pembaruan. Tugas generasi lama bukan menurunkan mahkota, tapi membuka pintu. Karena generasi Z tidak menunggu restu; mereka sudah menulis dengan bahasa mereka sendiri, di ruang mereka sendiri, dan untuk audiens yang tidak membaca koran.
Kita perlu berhenti mengukur validitas sastra dari bentuknya. PDF bisa jadi buku, cuitan bisa jadi puisi, dan vlog bisa menjadi narasi. Dunia sudah mencair, hanya institusi yang masih kaku. Ironisnya, semakin kita bicara tentang menjaga kualitas, semakin kita terjebak dalam konservatisme yang membuat sastra kehilangan napas.
Pendidikan sastra di sekolah juga tak luput dari masalah. Kita masih mengajarkan puisi seperti mengajarkan anatomi: bedah unsur intrinsik, cari makna simbolik, hafal biografi penyair. Tak heran jika banyak siswa menganggap sastra itu kegiatan yang tidak punya hubungan dengan hidup nyata. Padahal, justru di tangan generasi muda lah sastra bisa menjadi ruang empati, tempat belajar memahami orang lain tanpa harus sepakat.
Mungkin sudah waktunya mengganti metode: dari menghafal ke mencipta. Ajak mereka menulis ulang mitos dalam format komik digital, atau membuat puisi interaktif berbasis AI. Ajarkan bahwa menulis bukan soal mendapat nilai A, tapi soal menata pikiran dan menyentuh manusia lain. Karena di era ketika algoritma mengatur segalanya, kemampuan menulis adalah cara paling manusiawi untuk tetap jadi manusia.
BRICS, dengan segala pretensinya, tak punya kekuatan untuk menumbuhkan hal semacam itu. Ia hanyalah simbol politik yang mencoba meminjam kemuliaan seni. Padahal seni tak butuh payung lembaga untuk menjadi berarti. Justru saat ia lepas dari semua birokrasi itulah, ia menemukan bentuk paling jujurnya.
Jika kita terus menunggu pengakuan dari BRICS atau dari siapa pun, maka sastra Indonesia akan selalu berada di pinggir—bukan karena kurang bagus, tapi karena terlalu sibuk mencari cermin dari luar. Padahal cermin itu sudah lama pecah, dan serpihannya kini tersebar di ponsel-ponsel penulis muda yang menulis di antara notifikasi.
Jadi, mari kita abaikan saja penghargaan itu. Biarkan BRICS dengan obsesinya mencari Nobel versi KW. Kalau mereka sungguh ingin membuat penghargaan sastra, maka tunjuklah nama-nama besar yang benar-benar pantas—Ulitskaya, Ghosh, Roy, Coelho, Mo Yan, Galgut, dan seterusnya—bukan sekadar nama yang muncul dari kabar angin atau hubungan pertemanan.
Sementara mereka sibuk mengatur protokol dan pidato, kita punya pekerjaan yang lebih penting: memastikan sastra tetap hidup. Bukan hidup di panggung seremonial, tapi di ruang-ruang kecil tempat seseorang membaca puisi dan merasa sedikit lebih manusia.
Sastra Indonesia tidak akan maju karena medali atau penghargaan, tapi karena keberanian menulis dengan jujur, bahkan ketika dunia sibuk tertawa. Karena di akhirnya, sastra bukan tentang siapa yang menang—tapi siapa yang bertahan menulis, bahkan setelah panggung kosong dan semua orang pulang.